Home » » Terbelit Urusan Hutang, Pengadilan Semarang Putuskan Pailit Pada Pabrik Jamu Legend Ini

Terbelit Urusan Hutang, Pengadilan Semarang Putuskan Pailit Pada Pabrik Jamu Legend Ini

Written By Unknown on Sabtu, 05 Agustus 2017 | Agustus 05, 2017

Bepop.id - Nyonya Meneer, salah satu yang legend kalu urusan jamu di  Indonesia. Siap sangka, pabrik jamu ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Pengadilan mengabulkan gugatan dari salah satu kreditur pada pihak PT Nyonya Meneer. “Perjanjian yang dahulu telah dibatalkan,” kata salah satu anggota majelis hakim PN Niaga Semarang, Wismonoto saat dihubungi, Jumat (8/4/2017).

Putusan pailit terhadap PT Nyonya Meneer disampaikan dalam sidang pada Kamis (3/8/2017) kemarin. Dalam putusannya, hakim sepakat mengabulkan gugatan salah satu kreditur dari Sukoharjo bernama Hendrianto Bambang Santoso.

Hakim juga menyatakan perjanjian perdamian yang telah disepakati antara debitur, kreditur dan pihak kurator dibatalkan. Sebelumnya pihak penggugat mengajukan gugatan karena tidak puas atas proses pembayaran hutang sebagaimana diatur dalam perjanjian damai.

Dalam waktu yang ditentukan, perusahaan dinilai tidak menunaikan kewajibanya. Atas dasar itu, kreditur meminta agar perusahaan dipailitkan.

Sementara itu pihak kuasa hukum dari PT Nyonya Mener belum menentukan sikap atas putusan tersebut. PN Semarang pada 8 Juni 2015 silam, mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan pabrik jamu legendaris PT Nyonya Meneer untuk membayar utang terhadap semua kreditornya.

Pengesahan proposal dilangsungkan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Para pihak kala itu bersepakat terkait kewajiban utang yang harus dibayarkan debitor kepada 35 kreditor.(*)
Pabrikan jamu yang legendaris ini akhirnya dinyatakan pailit


(Kompas.com, judul : Tak Mampu Bayar Utang, Pabrik Jamu Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit)


0 Comment:

Spoiler Untuk lihat komentar yang masuk:

Posting Komentar

 
Copyright © 2011. Bepop.id . All Rights Reserved.
Company Info | Contact Us | Privacy policy